Radar kasusnews.com
SAMPANG – Penolakan terhadap rencana mutasi Kapolsek Sokobanah, IPTU Sujiyono, S.H., terus menguat dan kini diwujudkan dalam langkah konkret. Sejumlah ulama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aktivis Kecamatan Sokobanah secara langsung mendatangi Markas Polda Jawa Timur pada Selasa, 6 Januari 2026, untuk menyampaikan aspirasi dan kegelisahan masyarakat atas kebijakan mutasi tersebut.
Kedatangan rombongan yang tergabung dalam Persatuan Ulama dan Tokoh Kecamatan Sokobanah (PERKASA) itu menunjukkan bahwa keberatan masyarakat bukan sekadar opini di ruang publik, melainkan sikap serius yang didasari pertimbangan keamanan dan stabilitas sosial. Para tokoh awalnya berniat menemui Kapolda Jawa Timur secara langsung. Namun karena Kapolda tengah menjalankan agenda dinas di luar, aspirasi tersebut akhirnya diterima dan difasilitasi oleh Direktorat Intelkam Polda Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, para ulama menyampaikan pandangan bahwa IPTU Sujiyono bukan hanya menjalankan fungsi penegakan hukum, tetapi telah menjadi figur pengayom yang memahami secara mendalam karakter sosial, budaya, dan dinamika konflik di Sokobanah. Mereka menilai, rencana mutasi pada momentum yang tidak tepat berpotensi mengganggu keseimbangan sosial yang selama ini berhasil dijaga dengan susah payah.
PERKASA juga menyerahkan surat resmi bernomor 002/PERKASA/SP/I/2026 yang berisi penolakan mutasi serta permohonan agar kebijakan tersebut ditinjau ulang. Dalam surat itu ditegaskan bahwa selama kepemimpinan IPTU Sujiyono, Kecamatan Sokobanah mengalami perubahan signifikan, terutama dalam hal keamanan dan ketertiban masyarakat. Wilayah yang sebelumnya kerap dilabeli zona merah kamtibmas dan pernah menelan korban jiwa pada kontestasi politik di masa lalu, terbukti mampu melewati tahapan Pilkada 2024 dengan aman dan kondusif.
Para ulama menilai keberhasilan tersebut bukanlah kebetulan, melainkan buah dari pendekatan humanis yang konsisten. IPTU Sujiyono disebut aktif turun ke tengah masyarakat, membangun komunikasi intensif dengan ulama dan tokoh lokal, serta mengedepankan penyelesaian persoalan melalui dialog dan musyawarah sebelum konflik berkembang lebih luas. Pendekatan ini dinilai selaras dengan nilai-nilai sosial dan kearifan lokal masyarakat Sokobanah.
Penolakan mutasi semakin menguat menjelang pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Sampang. Para tokoh menilai pergantian Kapolsek yang telah memahami peta sosial dan potensi konflik lokal justru berisiko memicu ketegangan baru. Dalam situasi yang dinilai sensitif, masyarakat membutuhkan kesinambungan kepemimpinan dan stabilitas, bukan kebijakan yang berpotensi mengganggu ketenteraman yang telah terjaga.
Melalui langkah langsung mendatangi Polda Jawa Timur, para ulama dan tokoh Sokobanah berharap pimpinan Polri di Jawa Timur tidak memandang mutasi semata sebagai kebijakan administratif, melainkan juga mempertimbangkan aspek sosiologis serta suara moral para ulama yang selama ini menjadi penjaga harmoni sosial di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polda Jawa Timur belum memberikan keterangan resmi terkait tindak lanjut atas aspirasi ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Sokobanah tersebut. Penulis Erlangga