Radar kasusnews.com
Mojokerto, Selasa, 19 Agustus 2025 –
Polres Mojokerto Kota kini jadi sorotan tajam. Bukan karena prestasi, melainkan karena dugaan praktik pungli terstruktur dalam penerbitan SIM C yang semakin brutal. Fakta investigasi di lapangan menunjukkan, hanya dengan membayar Rp700 ribu melalui jaringan calo, SIM C langsung bisa terbit tanpa perlu ujian.
Warga mengaku jalur ujian praktik dipersempit, rambu dibuat membingungkan, dan penguji diduga sengaja menggagalkan pemohon agar akhirnya menyerah. Solusinya? Mereka diarahkan ke calo. Setelah uang diserahkan, pemohon difoto, dan dalam hitungan hari SIM sudah di tangan. Semua ini tampak seperti “prosedur gelap resmi” yang seolah dilindungi aparat.
Aliran uang pungli ini diyakini tidak berhenti di tangan calo. Skema setoran yang menggurita ini hampir mustahil berjalan tanpa keterlibatan oknum internal Satlantas hingga jajaran Polres. Lantas, di mana Kapolres Mojokerto Kota dan Kasat Lantas? Apakah benar mereka tidak tahu, atau justru ikut menikmati bancakan uang rakyat?
Praktik semacam ini bukan hanya aib, tetapi pengkhianatan terhadap hukum dan ancaman serius bagi keselamatan masyarakat. SIM yang bisa dibeli berarti jalan raya dipenuhi pengendara tanpa kompetensi, dan ini bisa memakan korban jiwa.
Pimpinan Redaksi Respon 86.id, Erlangga Setiawan SH, memberikan komentar keras dan menyerang:
> “Ini bukan pungli biasa, ini mafia perizinan yang mencoreng institusi kepolisian. Kapolda Jatim dan Mabes Polri harus turun langsung! Jika mereka hanya diam, publik berhak menilai Polri sebagai sarang praktik kotor. Respon 86.id akan terus mengawal dan membongkar kasus ini sampai siapa pun yang terlibat, termasuk pejabat tinggi, diadili!” tegas Erlangga.
Publik kini menantikan langkah nyata: apakah Kapolda Jawa Timur akan membersihkan institusinya, atau justru ikut membiarkan kebusukan ini berlarut-larut? Mabes Polri pun didesak untuk membuktikan diri, bahwa mereka bukan sekadar penonton di tengah runtuhnya integritas hukum di negeri ini.