Radar kasusnews.com
SURABAYA | Selasa, 13 Januari 2026 – Penolakan terhadap rencana mutasi Kapolsek Sokobanah, Iptu Sujiono, S.H., memasuki fase serius. Jurnalis lintas daerah se-Jawa Timur, bersama Forum Persatuan Wartawan Difabel Indonesia (FPWDI), secara terbuka mendesak Kapolda Jawa Timur dan jajarannya untuk segera menghentikan kebijakan tersebut karena dinilai berpotensi memicu instabilitas keamanan di wilayah Sokobanah, Kabupaten Sampang.
Pernyataan keras ini disampaikan oleh Erlangga Setiawan, S.H., Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama Radar Kasus News yang berbasis di Surabaya, serta Ketua Forum Persatuan Wartawan Difabel Indonesia, pada Selasa, 13 Januari 2026. Ia menegaskan, penolakan ini merupakan sikap kolektif jurnalis Jawa Timur dan wartawan difabel yang menilai mutasi tersebut dilakukan tanpa mempertimbangkan kondisi riil keamanan di lapangan.
Menurut Erlangga, selama menjabat, Iptu Sujiono dinilai berhasil menjaga Sokobanah tetap terkendali, meskipun wilayah tersebut memiliki catatan panjang konflik sosial dan politik. Pendekatan humanis, keterlibatan langsung di tengah masyarakat, serta komunikasi intensif dengan ulama dan tokoh setempat disebut menjadi faktor penting terciptanya stabilitas yang selama ini dirasakan warga.
Penolakan tersebut juga sejalan dengan keberatan resmi Persatuan Ulama dan Tokoh Kecamatan Sokobanah (PERKASA) yang telah disampaikan kepada Kapolda Jawa Timur. Dalam pernyataannya, para ulama dan tokoh masyarakat menilai pergantian Kapolsek di tengah situasi sosial yang sensitif, khususnya menjelang Pilkades serentak, berisiko membuka kembali konflik horizontal yang sebelumnya berhasil ditekan.
Erlangga menilai, memaksakan mutasi di wilayah rawan konflik tanpa alasan mendesak merupakan kebijakan yang sarat risiko. Ia menegaskan bahwa kontinuitas kepemimpinan di daerah rawan tidak bisa disamakan dengan wilayah normal.
“Ini bukan soal rotasi jabatan biasa. Ini menyangkut stabilitas dan keselamatan masyarakat. Jika keputusan ini tetap dipaksakan, maka konsekuensinya harus dipahami bersama,” tegas Erlangga.
Lebih jauh, Forum Persatuan Wartawan Difabel Indonesia menyatakan sikap yang lebih keras. Erlangga menegaskan bahwa apabila aspirasi jurnalis, wartawan difabel, serta ulama dan tokoh masyarakat Sokobanah tidak mendapat respons serius dari Polda Jawa Timur, maka FPWDI bersama jaringan jurnalis Jawa Timur siap menggelar aksi massa besar-besaran di halaman Mapolda Jawa Timur sebagai bentuk protes terbuka.
Tidak hanya itu, FPWDI juga menyatakan akan mengintensifkan pemberitaan investigatif dan membuka ke publik berbagai dugaan persoalan dan kebobrokan yang selama ini terjadi di lingkungan Polres Sampang, sepanjang hal tersebut memiliki dasar informasi dan kepentingan publik.
“Kami tidak sedang mengancam, kami menyampaikan sikap. Jika suara kami diabaikan, maka jalur konstitusional melalui aksi massa dan kontrol sosial lewat pemberitaan akan kami tempuh,” ujar Erlangga.
Atas dasar itu, jurnalis Jawa Timur dan wartawan difabel secara tegas meminta Kapolda Jawa Timur, Wakapolda Jawa Timur, Kabid Propam, serta jajaran SDM Polda Jatim untuk segera meninjau ulang dan menghentikan rencana mutasi Kapolsek Sokobanah. Mereka menilai, mengabaikan aspirasi ini sama artinya dengan membuka risiko gangguan keamanan yang seharusnya bisa dicegah.
Penolakan mutasi Kapolsek Sokobanah kini berkembang menjadi sorotan luas dan dinilai sebagai ujian serius bagi komitmen Polda Jawa Timur dalam menjalankan kebijakan yang presisi, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Penulis Erlangga