SURABAYA Radarkasusnews.com - Aroma arogansi dan sikap anti-kritik kembali tercium dari lingkaran birokrasi pendidikan di Jawa Timur. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Dr. Aries Agung Paewai, S.STP., M.M., dinilai abai dan tidak responsif terhadap suara masyarakat, terutama dari kalangan orang tua wali murid yang ingin menyampaikan keluhan dan masukan terkait program pendidikan yang menyentuh langsung kepentingan publik.
Sikap tak layak itu terungkap setelah beberapa kali upaya audiensi oleh masyarakat, salah satunya diwakili oleh Aba Hari, anggota Lembaga Perlindungan Konsumen - Yayasan Lembaga Digdaya Indonesia (LBH-YLDI) yang berkantor di Jalan Teluk Kumai Timur No. 135, Surabaya, tidak membuahkan hasil.
"Kami sudah kirim surat resmi untuk audiensi dari satu minggu sebelumnya, tapi tidak pernah ditanggapi. Bahkan saat datang langsung ke kantor Dinas Pendidikan Jatim di Jl. Genteng Kali No. 33, Kepala Dinas-nya selalu tidak ada, entah alasan dinas luar atau alasan lain yang tidak jelas," kecam Aba Hari, Selasa, 22 Juli 2025.
Ia juga menyoroti ketidakterbukaan dan dugaan pengabaian terhadap tugas-tugas formal kepala dinas. “Sudah berkali-kali kami datang, tetap tidak pernah ditemui. Apakah seperti ini pejabat publik yang digaji dari uang rakyat? Bukannya melayani, malah main kucing-kucingan,” tegasnya dengan nada kecewa.
Ironisnya, sikap tertutup itu terjadi di institusi pendidikan, yang seharusnya menjadi garda depan dalam membangun karakter keterbukaan, transparansi, dan komunikasi dua arah. Sayangnya, Kepala Dinas justru menampilkan contoh sebaliknya tidak hadir, tidak tanggap, bahkan cenderung menghindar.
"Bahkan staf kantor selalu berdalih Kepala Dinas keluar kota tanpa menunjukkan surat tugas resmi. Ini bisa jadi pelanggaran disiplin birokrasi. Apakah ada sesuatu yang disembunyikan?" kritiknya.
Yang lebih menyedihkan, visi dan misi yang selama ini dibangga-banggakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jatim yakni 'masyarakat adil, sejahtera, berakhlak tinggi' hanya menjadi jargon kosong yang tidak pernah diwujudkan secara nyata.
“Jangan bicara soal visi dan misi muluk-muluk kalau untuk sekadar bertemu masyarakat saja tidak bisa. Visi 'tata kelola pemerintahan yang partisipatif' itu hanya omong kosong,” sindirnya tajam.
Aba Hari mengingatkan bahwa sikap tertutup pejabat publik berpotensi menciptakan krisis kepercayaan. “Menghindar dari rakyat itu awal dari gagalnya komunikasi, gagalnya kontrol, dan gagalnya pemerintahan yang sehat,” tandasnya.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa masyarakat tidak akan diam. "Jika pejabat publik menolak ditemui, maka kami akan cari jalur lain. Tapi sikap seperti ini tidak bisa terus dibiarkan. Ini bukan zaman kerajaan. Ini era keterbukaan. Rakyat berhak didengar," pungkasnya.
Masyarakat menunggu, apakah Kepala Dinas Pendidikan Jatim akan tetap bersembunyi di balik meja kekuasaan, atau justru bangkit dan menunjukkan kualitas kepemimpinan yang layak dipercaya?