Radar kasus news.com
Grobogan, 23 Juni 2025 — Bobroknya pelayanan publik di tubuh Polri kembali mencuat, kali ini datang dari Satpas Polres Grobogan, Jawa Tengah. Bukan rahasia lagi, di balik meja pelayanan yang terlihat resmi, terselip praktik kotor yang melibatkan oknum berseragam yang berubah menjadi makelar SIM.
WS, warga yang menjadi korban praktek busuk ini, membeberkan semuanya kepada redaksi RadarKasusNews.com. Ia mengaku mendatangi Satpas Polres Grobogan pada 18 Juni 2025 untuk mengurus SIM AC miliknya melalui jalur resmi. Namun, harapan untuk mendapat pelayanan sesuai prosedur buyar setelah ia menghadapi alur yang berbelit-belit dan terkesan dipersulit.
"Sudah niat ikut resmi, tapi dibuat ribet, muter-muter, prosesnya gak jelas. Saya sampai frustrasi," kata WS.
Dalam kondisi jengkel, WS menghubungi seorang temannya yang mengaku punya koneksi dengan orang dalam. Tak lama kemudian, ia dikenalkan dengan seorang anggota polisi berinisial A. Tanpa basa-basi, si oknum langsung menawarkan ‘jalan pintas’.
"Kalau lewat jalur resmi ya ribet mas, lama. Tapi kalau lewat saya, tinggal bayar, langsung foto, langsung jadi,” ujar A dengan santainya, seolah menjual dagangan di pasar malam.
WS pun akhirnya terpaksa membayar Rp1.200.000 agar SIM-nya bisa diproses melalui jalur “komando”. Praktik seperti ini bukan hanya melanggar hukum, tapi juga mencoreng marwah institusi kepolisian yang seharusnya menjadi pelayan rakyat, bukan pemalak berdasi.
Direktur Utama dan Pemimpin Redaksi RadarKasusNews.com, Erlangga Setiawan, SH, mengecam keras pembiaran ini. Menurutnya, tanggung jawab moral dan hukum sepenuhnya ada di pundak Kapolres Grobogan dan Kasat Lantas.
“Kalau ini bisa terjadi di dalam kantor resmi, berarti bukan lagi kelalaian. Ini sistematis. Ini pembiaran. Dan pembiaran adalah bentuk keikutsertaan!” tegas Erlangga.
Pihak redaksi menyatakan akan segera mengirimkan surat konfirmasi dan permintaan klarifikasi resmi kepada Kapolres Grobogan, Kasat Lantas Grobogan, dan Propam Polda Jawa Tengah.
“Kami tidak main-main. Ini bentuk penghinaan terhadap keadilan dan pelayanan publik. Kalau Polri masih ingin dipercaya rakyat, bersihkan aparat dari dalam! Jangan tunggu dibongkar oleh media, karena kami akan terus kawal sampai pelaku dicopot dan diproses hukum,” pungkas Erlangga.
Redaksi: Erlangga Setiawan, SH