Karanganyar, Jawa Tengah — Sorotan tajam publik terhadap kinerja Arman Sahti semakin menguat. Di tengah mandat menjaga integritas dan pelayanan publik, kepemimpinan Kapolres Karanganyar justru dinilai gagal meredam berbagai dugaan praktik pungutan liar (pungli) yang mencuat dan terus berulang di jajaran bawahannya.
Serangkaian temuan di lapangan memperlihatkan pola yang dinilai bukan lagi insiden sporadis. Pada 12 Mei 2026, proses pembuatan SIM diduga dibebani biaya hingga Rp900.000. Sementara itu, pada 8 Mei 2026 di Unit Laka Satlantas Polres Karanganyar, muncul dugaan pungli berkedok mekanisme “pinjam pakai kendaraan” yang justru membebani masyarakat hingga Rp1.500.000 untuk pengambilan kendaraan. Praktik ini dinilai jauh dari prinsip pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.
Tak berhenti di situ, layanan Samsat Karanganyar juga disorot. Wajib pajak yang tidak dapat menunjukkan KTP asli pemilik kendaraan sebelumnya disebut tetap dilayani, namun dengan tambahan biaya sekitar Rp500.000. Kondisi ini memperkuat dugaan adanya celah yang dimanfaatkan secara sistematis, bukan sekadar pelanggaran individual.
Berulangnya dugaan pungli di berbagai lini ini menimbulkan pertanyaan serius: di mana fungsi pengawasan dan kendali pimpinan? Publik menilai, jika praktik semacam ini terus terjadi tanpa tindakan tegas, maka hal tersebut mencerminkan lemahnya kepemimpinan dalam menjaga disiplin dan integritas institusi.
Nama Ribut Hari Wibowo ikut terseret dalam tekanan publik. Sebagai Kapolda Jawa Tengah, ia didesak untuk tidak sekadar menunggu klarifikasi internal, tetapi segera mengambil langkah konkret. Evaluasi menyeluruh hingga pencopotan Kapolres Karanganyar dianggap sebagai opsi yang layak dipertimbangkan demi memulihkan kepercayaan masyarakat.
Direktur Utama Radar Kasusnews, Erlangga Setiawan, menyampaikan kritik keras terhadap situasi ini. Ia menilai pembiaran terhadap dugaan praktik pungli hanya akan memperdalam krisis kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.
“Jika dugaan-dugaan ini terus berulang tanpa tindakan tegas, maka publik berhak mempertanyakan keseriusan pimpinan dalam melakukan pembenahan. Ini bukan lagi persoalan kecil, ini menyangkut wajah institusi di mata masyarakat,” tegas Erlangga.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya siap mengawal isu ini secara terbuka. Bahkan, jika tidak ada respons konkret dari jajaran kepolisian, pihaknya mengklaim akan mengerahkan sekitar 700 massa untuk menggelar aksi di halaman Polres Karanganyar sebagai bentuk tekanan publik.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Karanganyar maupun Polda Jawa Tengah terkait berbagai dugaan tersebut. Ketidakjelasan sikap ini justru memperkuat persepsi publik bahwa penanganan masalah internal belum berjalan optimal.
Di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, publik kini menunggu: apakah kepemimpinan di Polres Karanganyar mampu menjawab krisis ini, atau justru semakin kehilangan kepercayaan yang tersisa.
Penulis redaksi