Radar kasusnews.com
Karanganyar, Jawa Tengah — Tekanan publik kini tidak lagi berhenti di level kepolisian. Sorotan diarahkan langsung kepada Prabowo Subianto. Rangkaian dugaan pungutan liar (pungli) yang berulang di Karanganyar dinilai telah melampaui persoalan teknis penegakan hukum, dan berubah menjadi krisis kepercayaan terhadap negara.
Di bawah kepemimpinan Arman Sahti, berbagai dugaan praktik mencuat dalam waktu berdekatan. Pada 12 Mei 2026, pembuatan SIM disebut dibebani biaya hingga Rp900.000. Pada 8 Mei 2026, di Unit Laka Satlantas Polres Karanganyar, muncul dugaan pungli berkedok “pinjam pakai kendaraan” dengan beban mencapai Rp1.500.000. Sementara itu, di layanan Samsat, masyarakat yang tidak membawa KTP asli pemilik kendaraan sebelumnya disebut harus membayar tambahan sekitar Rp500.000.
Rangkaian peristiwa ini memunculkan satu benang merah yang sulit diabaikan: dugaan praktik yang berulang dan merata di berbagai lini pelayanan. Publik menilai, ketika pola seperti ini terjadi tanpa respons tegas, maka yang dipertaruhkan bukan hanya kinerja satuan, tetapi wibawa negara itu sendiri.
Direktur Utama Radar Kasusnews, Erlangga Setiawan, menyampaikan pernyataan yang secara langsung mendesak Presiden RI untuk mengambil sikap.
“Bapak Presiden tidak bisa lagi berdiri di jarak aman. Ketika dugaan praktik yang merugikan masyarakat muncul berulang tanpa penanganan terbuka, maka publik berhak menuntut kehadiran negara. Ini bukan sekadar soal oknum, ini soal apakah negara hadir atau abai,” tegasnya.
Menurutnya, pembiaran terhadap situasi seperti ini berpotensi menciptakan preseden berbahaya: praktik menyimpang dianggap lumrah karena tidak ditindak secara tegas. Dalam jangka panjang, kondisi tersebut dinilai dapat menggerus legitimasi institusi penegak hukum.
“Jika tidak ada langkah konkret dari Presiden, maka krisis ini akan membesar. Kepercayaan publik bisa runtuh perlahan, dan itu jauh lebih berbahaya daripada satu kasus dugaan pungli itu sendiri,” lanjut Erlangga.
Ia juga menegaskan bahwa tekanan publik akan terus diperbesar. Pihaknya menyatakan siap mengerahkan sekitar 700 massa untuk menggelar aksi besar-besaran di halaman Polres Karanganyar sebagai bentuk desakan agar pemerintah pusat tidak menutup mata.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah, Mabes Polri, maupun Istana Kepresidenan. Kekosongan respons ini semakin mempertegas kesan lambannya penanganan terhadap persoalan yang telah menjadi perhatian luas masyarakat.
Kini, sorotan publik sepenuhnya tertuju pada Prabowo Subianto. Keputusan yang diambil akan menjadi penanda: apakah negara benar-benar hadir untuk melindungi warganya, atau justru membiarkan kepercayaan itu terkikis tanpa perlawanan.
Penulis redaksi