Radar kasusnews.com
Karanganyar, Jawa Tengah — Tekanan publik kini mengarah langsung ke pucuk pimpinan Ribut Hari Wibowo. Di tengah mencuatnya berbagai dugaan praktik pungutan liar (pungli) di wilayah Karanganyar, Kapolda Jawa Tengah dinilai berada pada titik krusial: mengambil tindakan tegas atau membiarkan krisis kepercayaan publik terus membesar.
Sorotan tajam terhadap Arman Sahti tidak lagi berdiri sendiri. Publik menilai, ketika dugaan pungli muncul berulang di berbagai lini—mulai dari pembuatan SIM pada 12 Mei 2026 dengan nominal sekitar Rp900.000, dugaan praktik “pinjam pakai kendaraan” di Unit Laka Satlantas pada 8 Mei 2026 dengan beban hingga Rp1.500.000, hingga layanan Samsat yang disinyalir memungut Rp500.000 bagi wajib pajak tanpa KTP asli—maka persoalannya telah melampaui level teknis dan masuk ke ranah kegagalan pengawasan struktural.
Situasi ini menempatkan Kapolda Jawa Tengah dalam sorotan yang tidak bisa dihindari. Publik mempertanyakan sejauh mana komitmen pimpinan wilayah dalam menjaga integritas institusi. Jika dugaan-dugaan tersebut tidak segera ditindak secara terbuka dan terukur, maka diamnya pimpinan justru berisiko dibaca sebagai pembiaran.
Direktur Utama Radar Kasusnews, Erlangga Setiawan, menyampaikan pernyataan keras yang secara langsung menyorot tanggung jawab Kapolda Jawa Tengah.
“Ini bukan lagi soal laporan per kasus, tetapi sudah menjadi indikator kuat adanya persoalan serius dalam pengawasan. Jika Kapolda tidak segera mengambil langkah tegas, maka publik berhak mempertanyakan komitmen bersih-bersih di internal kepolisian. Ketegasan itu diuji sekarang, bukan nanti,” tegasnya.
Ia menilai, tindakan administratif seperti evaluasi internal tanpa transparansi tidak lagi cukup menjawab keresahan masyarakat. Menurutnya, langkah konkret seperti pencopotan jabatan terhadap Kapolres Karanganyar perlu dipertimbangkan sebagai bentuk akuntabilitas dan sinyal bahwa institusi tidak mentolerir dugaan pelanggaran.
Lebih jauh, Erlangga juga menyampaikan bahwa pihaknya siap mengawal isu ini dengan tekanan publik yang lebih luas.
“Jika tidak ada respons nyata, kami siap mengerahkan sekitar 700 massa untuk menggelar aksi di halaman Polres Karanganyar. Ini bukan sekadar unjuk rasa, tetapi bentuk desakan agar pimpinan tidak menutup mata terhadap persoalan yang sudah terang-benderang di depan publik,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Polda Jawa Tengah maupun Polres Karanganyar terkait berbagai dugaan tersebut. Kekosongan respons ini justru mempertegas kesan bahwa penanganan belum berjalan sebagaimana yang diharapkan publik.
Kini, bola sepenuhnya berada di tangan Ribut Hari Wibowo. Di tengah sorotan yang kian tajam, keputusan yang diambil bukan hanya akan menentukan nasib satu jabatan, tetapi juga menjadi tolok ukur keseriusan institusi dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Penulis Erlangga