Radar kasusnews.com
Kudus, Jawa Tengah — Dugaan adanya pembayaran sebesar Rp950.000 untuk memperoleh SIM C di wilayah hukum Polres Kudus bukan lagi sekadar keluhan biasa. Peristiwa yang disebut terjadi pada 5 Februari 2026 kini berkembang menjadi sorotan serius terhadap sistem pengawasan dan kepemimpinan di tubuh Polres Kudus.
Seorang pemohon mengaku sebelumnya dinyatakan tidak lulus ujian praktik tanpa penjelasan yang transparan dan terukur. Namun situasi berubah drastis ketika muncul tawaran penyelesaian cepat dengan nominal jauh di atas biaya resmi. Setelah uang tersebut diserahkan, proses yang semula tertutup disebut mendadak terbuka dan SIM C langsung terbit.
Jika rangkaian peristiwa ini benar adanya, maka persoalannya bukan lagi di meja pelayanan, melainkan di meja komando.
Dalam struktur kepolisian, Kapolres bukan simbol administratif. Ia adalah pengendali sistem, penanggung jawab pengawasan, dan pemegang otoritas tertinggi di wilayah hukumnya. Dugaan adanya “jalur uang” dalam pelayanan SIM berarti ada celah pengawasan yang terbuka. Dan celah itu tidak mungkin berdiri tanpa lemahnya kontrol.
Publik kini tidak lagi bertanya pada petugas lapangan. Sorotan mengarah lurus kepada Kapolres Kudus. Bagaimana mungkin praktik dengan nominal mendekati satu juta rupiah bisa terjadi di ruang pelayanan resmi tanpa terdeteksi? Apakah pengawasan internal benar-benar berjalan? Ataukah sistem hanya terlihat tertib di atas kertas?
Ini bukan sekadar isu administrasi. Ini menyangkut integritas proses uji kelayakan pengemudi. Jika SIM bisa diperoleh melalui pembayaran besar di luar ketentuan resmi, maka standar keselamatan lalu lintas dipertaruhkan. Dan ketika standar itu goyah, tanggung jawabnya tidak berhenti di level teknis.
Diam dalam situasi seperti ini bukan sikap netral. Minimnya klarifikasi terbuka hanya akan memperkuat persepsi publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kepemimpinan diuji bukan saat situasi aman, melainkan saat muncul dugaan yang mengguncang kepercayaan.
Kapolres Kudus kini berada dalam titik krusial: membuktikan bahwa institusi yang dipimpinnya bersih melalui langkah konkret dan audit terbuka, atau membiarkan dugaan ini berkembang menjadi krisis kepercayaan.
Setelah berita ini dipublikasikan, awak media akan melayangkan konfirmasi resmi kepada Kasat Lantas Polres Kudus, Kapolres Kudus, Bidang Propam Polda Jawa Tengah, hingga Korlantas Mabes Polri guna meminta klarifikasi dan memastikan ada tidaknya pelanggaran prosedur dalam pelayanan tersebut.
Penulis Erlangga