radarkasusnews.com | Jember
Praktik dugaan perjudian sabung ayam yang berlangsung terang-terangan di Gang Damai Tegal Boto Kidul, Kelurahan Sumbersari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember, Jawa Timur, kini menjadi tamparan keras terhadap kepemimpinan Pangdam V/Brawijaya. Aktivitas ilegal tersebut terpantau jelas pada Minggu siang, 21 Desember 2025, berlangsung ramai, tanpa penyamaran, dengan kerumunan massa dan lalu-lalang kendaraan, tepat di sekitar kawasan Batalyon 509 Jember, satuan tempur aktif di bawah komando Kodam V/Brawijaya.
Fakta ini memunculkan pertanyaan mendasar yang tak lagi bisa ditutupi dengan bahasa normatif: di mana kendali Pangdam V/Brawijaya atas wilayah teritorialnya sendiri? Bagaimana mungkin arena perjudian beroperasi terbuka di siang hari, di sekitar markas militer strategis, tanpa satu pun langkah pencegahan yang terlihat dari jajaran komando?
Publik menilai kondisi ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan indikasi kegagalan kepemimpinan dan lemahnya pengawasan komando. Ketika praktik perjudian tumbuh subur di sekitar satuan tempur negara, maka yang runtuh bukan hanya ketertiban lingkungan, tetapi wibawa Kodam V/Brawijaya sebagai institusi pertahanan wilayah.
Sorotan kini mengarah langsung dan tajam kepada Pangdam V/Brawijaya, jajaran pimpinan di bawahnya, serta Komandan Batalyon 509 Jember. Masyarakat mempertanyakan apakah fungsi pembinaan teritorial, pengawasan kawasan strategis, dan disiplin wilayah benar-benar dijalankan, atau justru dibiarkan melemah oleh sikap diam yang berkepanjangan.
Informasi lapangan menyebutkan arena sabung ayam tersebut diduga dikelola oleh seseorang bernama Nur. Aktivitas ini berlangsung terstruktur, berulang, dan terkesan memiliki rasa aman yang tidak wajar. Pola tersebut memperkuat keyakinan warga bahwa praktik perjudian ini berjalan bukan karena kelengahan sesaat, melainkan akibat pembiaran yang terus berulang di wilayah komando Kodam V/Brawijaya.
Seorang warga berinisial F menyampaikan kritik keras.
“Ini dekat Batalyon, ramai, siang hari. Kalau pimpinan Kodam tidak tahu, itu mustahil. Kalau tahu tapi diam, berarti ada masalah serius di kepemimpinan,” ujarnya, Minggu (21/12/2025).
Secara prinsip, TNI memang tidak memiliki kewenangan penindakan pidana umum. Namun pembinaan teritorial, pencegahan gangguan keamanan, serta penjagaan kawasan strategis merupakan mandat melekat. Ketika perjudian berlangsung terbuka di sekitar markas militer dan tidak ada sikap tegas dari komando, publik menilai hal tersebut sebagai pembiaran melalui kelambanan kepemimpinan Pangdam V/Brawijaya.
Kondisi ini dinilai mencoreng citra disiplin dan keteladanan TNI AD. Kawasan yang seharusnya steril dari praktik ilegal justru berubah menjadi ruang subur perjudian. Pangdam V/Brawijaya dinilai gagal menghadirkan efek gentar dan kontrol wilayah, sehingga praktik melawan hukum dapat berlangsung tanpa hambatan berarti.
Pada hari yang sama, 21 Desember 2025, tim radarkasusnews.com melakukan penelusuran langsung ke lokasi dan menghimpun keterangan warga. Fakta bahwa aktivitas tersebut berlangsung terbuka di sekitar satuan militer aktif menjadi temuan utama yang memperkuat tekanan publik terhadap kepemimpinan Kodam V/Brawijaya.
Pimpinan Redaksi sekaligus Direktur Utama RadarKasusNews.com, Erlangga Setiawan, SH, menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa berhenti di level Kodam. Menurutnya, ketika praktik perjudian dapat berlangsung terang-terangan di sekitar batalyon aktif, maka masalah tersebut bukan lagi soal oknum atau kelalaian teknis semata, melainkan menyangkut kegagalan pengawasan komando Pangdam V/Brawijaya.
Erlangga secara tegas meminta Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, untuk turun langsung ke lapangan, melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran Kodam V/Brawijaya, serta menindak tegas apabila ditemukan adanya pembiaran, kelalaian, atau pelanggaran oleh anggota di wilayah tersebut. Ia menegaskan, sikap tegas Panglima TNI dibutuhkan untuk memulihkan wibawa komando dan memastikan kawasan strategis militer tidak menjadi ruang aman bagi praktik ilegal.
RadarKasusNews.com juga menyatakan akan melakukan konfirmasi resmi langsung ke Markas Besar TNI dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, guna memperoleh kejelasan sikap dan langkah konkret atas lemahnya pengawasan wilayah di sekitar Batalyon 509 Jember.
Publik kini menunggu tindakan nyata, bukan klarifikasi normatif. Jika Pangdam V/Brawijaya tetap diam, maka diam tersebut akan dibaca sebagai kegagalan kepemimpinan. Dan jika praktik perjudian di kawasan strategis militer terus dibiarkan, maka yang runtuh bukan hanya ketertiban hukum, tetapi kepercayaan rakyat terhadap ketegasan komando TNI itu sendiri.
Penulis: Erlangga