Cilacap – Radar kasusnews.com | 24 September 2025
Di saat pemerintah terus berteriak soal pelayanan publik bebas pungli, realita di lapangan justru membuat rakyat semakin muak. Samsat Cilacap, Jawa Tengah, kini jadi sorotan setelah muncul dugaan praktik jalur belakang yang terang-terangan memperdagangkan kewajiban rakyat.
M, warga Kecamatan Kesugihan, Cilacap, menceritakan pengalaman pahitnya saat hendak membayar pajak tahunan sepeda motor Honda Beat miliknya pada 10 September 2025. Kesaksian ini ia sampaikan kepada redaksi Radar kasusnews.com pada 23 September 2025.
> “Saya belum sempat ambil nomor antrean, sudah ada orang menghampiri. Dia tawarkan jalur cepat. Bayar Rp300.000, katanya semua langsung beres tanpa antre. Rasanya seperti dipaksa memilih: bayar ekstra atau habiskan waktu seharian,” ujar M dengan nada kesal.
Cerita ini langsung memantik kemarahan publik. Pertanyaan keras pun menyeruak: di mana peran Kasat Lantas dan Kapolres Cilacap? Bagaimana mungkin praktik seperti ini bisa berjalan di bawah hidung aparat jika tidak ada pembiaran?
Erlangga Setiawan, SH, Pimpinan Redaksi Radar kasusnews.com, melontarkan kritik tajam:
> “Ini bukan sekadar pungli recehan. Ini perampokan di siang bolong dengan seragam sebagai pelindung. Samsat seharusnya jadi simbol negara yang hadir untuk rakyat, malah berubah jadi arena permainan kotor. Kalau benar ada jalur komando, berarti rakyat dipermainkan dua kali: dipalak di loket, ditipu di baliho. Sampai kapan rakyat kecil harus menjadi korban kerakusan segelintir oknum? Negara tidak boleh kalah oleh calo yang merasa kebal hukum!”
Menurut Radar kasusnews.com, praktik semacam ini tidak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga meruntuhkan kepercayaan publik terhadap negara. Pajak yang dibayar rakyat adalah darah segar pembangunan. Jika jalur resmi diperdagangkan, itu berarti negara sedang ikut merampas dari kantong warganya sendiri.
Setelah berita ini dipublikasikan, pihak redaksi akan melakukan konfirmasi resmi kepada Kasat Lantas Polres Cilacap, Kapolres Cilacap, Kapolda Jawa Tengah, dan Ditlantas Polda Jawa Tengah. Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar klarifikasi normatif.
Jika dugaan ini terbukti, maka persoalan Samsat Cilacap bukan sekadar soal oknum, tetapi alarm bahaya bahwa negara mulai kehilangan kendali atas aparaturnya. Membiarkan pungli berarti memberi ruang bagi kejahatan. Dan negara yang kalah oleh calo berarti gagal melindungi rakyatnya.
Penulis redaksi