RADARKASUSNEWS.COM
Praktik pungutan liar (pungli) yang merebak di kantor Samsat Kudus ibarat jamur di musim hujan, merusak kepercayaan publik dan mencederai semangat pelayanan yang bersih. Bukannya memberikan kemudahan bagi masyarakat yang hendak menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraan, oknum di lapangan justru diduga kuat sengaja memanfaatkan prosedur administrasi sebagai alat untuk memeras warga.
Kejadian yang menimpa seorang warga berinisial D pada 7 September 2026 menjadi bukti nyata bobroknya sistem pelayanan di Samsat Kudus. Saat hendak membayar pajak sepeda motor Honda Vario miliknya, korban justru dipersulit dengan dalih tidak membawa KTP asli pemilik sebelumnya yang tertera di STNK, padahal aturan Korlantas Mabes Polri telah memberikan kemudahan terkait mekanisme tersebut.
Aturan tersebut diduga sengaja dipelintir oleh oknum petugas demi menawarkan jalan pintas berbayar dengan tarif yang fantastis. "Kalau tidak membawa KTP asli pemilik kendaraan tidak bisa diproses Mas, tapi kalau mau saya bantu biayanya Rp500.000," ujar korban menirukan ucapan oknum petugas yang tanpa malu mematok harga di luar ketentuan resmi.
Praktik pemerasan berkedok bantuan ini memicu kemarahan mendalam dari Ketua Forum Wartawan Difabel Indonesia (FWDI), Erlangga Setiawan, S.H., yang menilai kepemimpinan Kapolres Kudus terkesan pembiaran dan tidak responsif terhadap penderitaan warga di wilayah hukumnya. Erlangga mengecam keras sikap diam aparat penegak hukum dan menuntut evaluasi total atas bobroknya pengawasan di lini pelayanan publik tersebut.
Erlangga menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak boleh terus menutup mata terhadap ulah oknum yang secara terang-terangan merusak citra Polri di mata masyarakat. Pihaknya menegaskan akan membawa temuan ini hingga ke tingkat tertinggi, mulai dari Kapolres Kudus, Kasat Lantas Kudus, Kapolda Jawa Tengah, Korlantas Mabes Polri, hingga Presiden RI Prabowo Subianto agar ada tindakan tegas tanpa kompromi.
Mengingat ini merupakan berita berjalan, tim redaksi bersama Forum Wartawan Difabel Indonesia akan segera melakukan konfirmasi dan klarifikasi resmi kepada Kapolres Kudus, Kasat Lantas Kudus, serta jajaran Polda Jawa Tengah guna menuntut pertanggungjawaban serta langkah konkret dalam memberantas sarang pungli di Samsat Kudus.
Penulis erlangga
Tags
Berita terkini