Radar kasusnews.com
Kudus – Mencuatnya dugaan pungutan liar (pungli) dalam pelayanan Samsat Kudus tidak hanya menjadi sorotan terhadap dugaan oknum di lapangan, tetapi juga memunculkan pertanyaan serius mengenai efektivitas pengawasan yang dilakukan jajaran Satlantas Polres Kudus.
Berdasarkan keterangan warga berinisial A, dirinya mengaku diminta menyerahkan uang tambahan sebesar Rp1 juta saat mengurus pajak kendaraan bermotor lima tahunan pada 23 Juni 2026. Menurut pengakuannya, meskipun dokumen administrasi yang dimiliki belum lengkap karena BPKB masih berada di pihak bank, terdapat pihak yang diduga menawarkan bantuan agar proses tetap dapat berjalan.
Apabila keterangan tersebut benar, maka kasus ini berpotensi menjadi indikator adanya celah pengawasan yang perlu mendapat perhatian serius. Sebab, pelayanan publik yang baik seharusnya berjalan berdasarkan aturan dan persyaratan yang berlaku, bukan melalui mekanisme yang berpotensi menimbulkan persepsi adanya biaya di luar ketentuan resmi.
Karena itu, sorotan publik kini mengarah kepada Kasat Lantas Kudus AKP Aulia Dwi Mahaputri selaku pejabat yang memiliki tanggung jawab pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan lalu lintas dan administrasi kendaraan bermotor. Masyarakat mempertanyakan sejauh mana sistem pengawasan yang diterapkan mampu mencegah dugaan praktik-praktik yang merugikan warga.
Munculnya dugaan ini juga memicu penilaian dari sebagian masyarakat bahwa apabila benar terjadi penyimpangan dalam pelayanan, maka hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi terhadap efektivitas pengawasan yang selama ini dijalankan. Publik menilai setiap dugaan penyimpangan yang terjadi secara berulang atau tidak segera ditindaklanjuti berpotensi mencerminkan adanya persoalan yang perlu dibenahi secara menyeluruh.
Tidak sedikit pihak yang mendesak agar Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo segera melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem pelayanan dan pengawasan di lingkungan Satlantas Kudus. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab keraguan masyarakat sekaligus memastikan bahwa seluruh pelayanan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Bagi masyarakat, persoalan ini bukan hanya tentang dugaan pungli semata. Yang menjadi perhatian adalah bagaimana respons pimpinan ketika muncul keluhan dari warga. Publik menunggu tindakan nyata berupa pemeriksaan, penelusuran fakta, dan keterbukaan hasil evaluasi agar kepercayaan terhadap institusi tetap terjaga.
RadarKasusNews.com akan terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Kasat Lantas Kudus, Kapolres Kudus, serta pihak terkait lainnya guna memperoleh penjelasan resmi. Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan resmi dari pihak yang disebutkan sehingga pemberitaan ini tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dan keberimbangan informasi.
Penulis Erlangga