Karanganyar, Jawa Tengah — Sorotan publik kini diarahkan langsung ke pucuk tertinggi kepolisian, Listyo Sigit Prabowo. Rangkaian dugaan pungutan liar (pungli) yang mencuat di wilayah Karanganyar tidak lagi dipandang sebagai persoalan lokal semata, melainkan ujian nyata bagi komitmen reformasi dan integritas di tubuh Polri.
Nama Arman Sahti menjadi titik fokus kritik. Berbagai dugaan praktik di bawah kepemimpinannya dinilai berulang dan menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Pada 12 Mei 2026, proses pembuatan SIM disebut-sebut dibebani biaya hingga Rp900.000. Kemudian pada 8 Mei 2026, di Unit Laka Satlantas Polres Karanganyar, muncul dugaan pungli berkedok “pinjam pakai kendaraan” dengan beban biaya mencapai Rp1.500.000. Di sektor lain, layanan Samsat juga disorot karena dugaan pungutan tambahan sekitar Rp500.000 bagi wajib pajak yang tidak membawa KTP asli pemilik kendaraan.
Rangkaian dugaan ini memunculkan pertanyaan tajam: apakah pengawasan internal benar-benar berjalan, atau justru tumpul ketika berhadapan dengan praktik yang merugikan masyarakat? Ketika pola serupa muncul di lebih dari satu lini, publik menilai persoalan ini tidak lagi bisa dipersempit sebagai tindakan oknum semata, melainkan indikasi lemahnya kendali dan pengawasan.
Direktur Utama Radar Kasusnews, Erlangga Setiawan, menyampaikan kritik keras yang secara langsung ditujukan kepada Kapolri.
“Bapak Kapolri tidak bisa lagi melihat ini sebagai laporan biasa. Ini sudah menjadi alarm keras bagi institusi. Jika praktik seperti ini dibiarkan berulang, maka publik akan mempertanyakan di mana letak komitmen bersih-bersih yang selama ini digaungkan,” tegasnya.
Ia menilai, respons normatif tanpa tindakan konkret hanya akan memperdalam krisis kepercayaan. Dalam situasi seperti ini, menurutnya, langkah tegas dari Kapolri menjadi kunci untuk memutus mata rantai dugaan praktik pungli di daerah.
“Ketika dugaan muncul berulang dengan pola yang serupa, maka tindakan tegas seperti pencopotan jabatan harus dipertimbangkan secara serius. Ini bukan soal individu semata, tetapi soal menjaga marwah institusi Polri di mata publik,” lanjut Erlangga.
Lebih jauh, ia juga menegaskan bahwa tekanan publik akan terus meningkat jika tidak ada respons nyata dari Mabes Polri.
“Kami siap mengawal isu ini hingga ke tingkat pusat. Jika tidak ada langkah konkret, kami akan mengerahkan sekitar 700 massa untuk menggelar aksi besar-besaran di Polres Karanganyar. Ini adalah bentuk desakan agar suara publik tidak diabaikan,” ujarnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polres Karanganyar, Polda Jawa Tengah, maupun Mabes Polri terkait berbagai dugaan tersebut. Ketiadaan respons ini justru mempertegas tuntutan agar Kapolri segera turun tangan dan memastikan adanya langkah transparan, terukur, dan berkeadilan.
Kini, semua mata tertuju pada Listyo Sigit Prabowo. Di tengah meningkatnya tekanan publik, keputusan yang diambil tidak hanya akan menentukan arah penanganan kasus ini, tetapi juga menjadi tolok ukur sejauh mana komitmen Polri dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Penulis Erlangga