Radarkasusnews. Com
Ironi mematikan sedang terjadi di depan mata warga Desa Pelang, Kecamatan Kembangbahu, Kabupaten Lamongan, di mana kepulan asap dan serbuan debu beracun dari limbah produksi Pabrik Inkatama secara perlahan tapi pasti merenggut saluran pernapasan warga, mengorbankan keselamatan nyawa manusia semata demi menumpuk pundi-pundi keuntungan pribadi para pemilik modal. Pengakuan tertutup dari sejumlah warga yang ketakutan melukiskan kenyataan mengerikan bahwa anak-anak kecil di Desa Pelang kini terengah-engah melawan sesak napas akut, terperangkap dalam selimut polusi mematikan yang dibiarkan membumbung bebas tanpa ampun. Ini bukan lagi sekadar persoalan polusi udara biasa atau pelanggaran izin lingkungan semata, melainkan sebuah tragedi kejahatan lingkungan—sebuah pembunuhan perlahan terhadap rakyat kecil yang hak paling dasarnya untuk bernapas dengan layak telah dirampas secara paksa dan ugal-ugalan.
Di mana hukum ketika napas rakyat kecil dipertaruhkan, dan mengapa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lamongan seolah buta serta tuli menghadapi jeritan warga Desa Pelang yang kian sekarat? Sikap bungkam DLH yang terkesan main mata dengan pemilik pabrik adalah bentuk pengkhianatan nyata terhadap tugas pelayanan publik, sementara aparat Kepolisian Resor (Kapolres) Lamongan yang berwenang melakoni peran penegak hukum justru terkesan ompong dan enggan menyentuh lingkaran kekuasaan korporasi nakal tersebut. Keheningan para pejabat daerah ini bukan lagi sekadar kelalaian administrasi, melainkan kejahatan pembiaran yang secara tidak langsung merestui penindasan fisik terhadap warga tak berdaya yang saban hari dipaksa menghirup racun limbah industri.
Tekanan terbesar kini membentang lurus ke istana, menguji langsung kepemimpinan dan ketegasan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang selama ini mengumandangkan retorika perlindungan rakyat dan kedaulatan bangsa. Jika seorang Presiden mampu bersuara lantang di panggung internasional, lantas mengapa beliau membiarkan warganya sendiri di Desa Pelang, Kembangbahu terbunuh secara berkala oleh kejahatan industri di negerinya sendiri tanpa ada tindakan nyata yang konkret? Warga tidak membutuhkan retorika manis atau simpati kosong di tengah paru-paru anak-anak mereka yang kian rusak, melainkan kepemimpinan tegas Presiden Prabowo untuk segera turun tangan memerintahkan penutupan total pabrik, menyeret pemilik modal ke meja hijau, serta mengevaluasi jajaran pejabat daerah yang terbukti melakukan pembiaran.
Aparat penegak hukum, khususnya Kapolres Lamongan, dituntut untuk segera menghentikan kompromi busuk dan membuka penyelidikan pidana berat atas dugaan kejahatan lingkungan hidup yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat luas. Ketegasan polisi tidak boleh hanya tajam ke bawah kepada rakyat kecil tetapi tumpul ketika berhadapan dengan konglomerat pemilik Pabrik Inkatama yang merasa kebal dari sentuhan hukum. Jika penegakan hukum terus-menerus disandera oleh kepentingan finansial dan keengganan bertindak, maka aparat Kepolisian secara sadar telah memilih berdiri di pihak penindas dan membiarkan keadilan mati berdarah-darah di tanah pemukiman warga Desa Pelang.
Pemerintah Desa Pelang setempat pun tidak boleh terus bersembunyi di balik dalih ketidakberdayaan, melainkan wajib pasang badan melakukan pemantauan berkala secara ketat dan berani menyuarakan kebenaran demi membela hak hidup warganya sendiri. Keberadaan pemerintah lokal yang pasif hanya memperpanjang rantai penderitaan warga yang setiap hari harus bertaruh nyawa di tengah gumpalan debu limbah industri Pabrik Inkatama. Ketua Wartawan Difabel Indonesia, Erlangga Setiawan, S.H., menegaskan bahwa tenggat waktu untuk bertindak sudah sangat habis dan tidak ada lagi ruang untuk negosiasi atau penundaan yang tidak berguna.
Apabila Presiden Prabowo Subianto, Kapolres Lamongan, dan Dinas Lingkungan Hidup tetap bergeming serta memilih menutup mata atas tragedi kemanusiaan ini, maka ratusan jurnalis bersama gelombang massa rakyat akan mengepung lingkungan Pabrik Inkatama di Desa Pelang dalam aksi besar-besaran untuk menuntut keadilan. Rakyat dan insan pers tidak akan tinggal diam menyaksikan nyawa anak-anak bangsa ditukar dengan keuntungan segelintir pengusaha rakus yang dilindungi oleh tembok pembiaran kekuasaan. Ini adalah peringatan terakhir: hentikan pembunuhan berkala ini sekarang juga, atau biarkan sejarah mencatat kegagalan total pemerintah dalam melindungi hak paling mendasar warganya untuk bernapas dan hidup.
Penulis:Erlangga Setiawan SH.